JAKARTA
- Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang
Soesatyo kembali mendorong Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran
Rakabuming Raka agar Presiden RI ke-2 HM Soeharto dan Presiden RI ke-4
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat gelar pahlawan nasional.
Menjadikan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional bukan hanya
sekadar pengakuan atas jasa keduanya bagi bangsa dan negara, tetapi juga
sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Tidak perlu ada lagi dendam
sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu
dan terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Hal tersebut
sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan
MPR RI periode 2019 - 2024 pada 25 September 2024.
"Peringatan
Hari Pahlawan Nasional 10 November harus dijadikan momentum bagi negara
untuk memberikan penghargaan gelar pahlawan bagi tokoh-tokoh bangsa
yang telah berjasa besar. Penting diingat bahwa pemberian gelar pahlawan
nasional bukanlah soal mengabaikan kesalahan masa lalu, melainkan
tentang mengakui kontribusi yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa
dan negara. Dengan mempertimbangkan jasa serta sumbangsih yang telah
diberikan Soeharto dan Gus Dur, kita seharusnya mampu menggali
nilai-nilai kebangsaan yang mereka tunjukan. Keduanya, dengan cara
mereka masing-masing, telah berkontribusi pada identitas Indonesia yang
kompleks dan beragam," ujar Bamsoet usai menerima cucu Jenderal Besar
Sudirman, Danang Priambodo Sudirman di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Ketua
DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & HAM
ini menguraikan, Presiden RI ke-2 Soeharto yang menjabat sebagai
presiden selama 32 tahun, memiliki peran penting dalam stabilitas
politik dan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bangsa
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, infrastruktur yang
berkembang, peningkatan pendidikan, serta berhasil menjaga keutuhan
wilayah dari berbagai ancaman separatisme. Soeharto pun dikenal sebagai
Bapak Pembangunan.
"Meskipun
ada kebijakannya yang sering kali dipertanyakan, namun dampak positif
yang diciptakannya dalam pembangunan infrastruktur dan industri tidak
dapat diabaikan. Karena itu, mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional
dapat menjadi pengakuan terhadap keberhasilan dan dedikasinya dalam
menjaga stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi bangsa," kata
Bamsoet.
Wakil
Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia ini
memaparkan, Presiden RI ke-4 Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme
dan demokrasi. Keberaniannya dalam mengangkat isu-isu hak asasi manusia,
toleransi dan keadilan sosial sangat penting dalam membangun fondasi
demokrasi di Indonesia. Gus Dur juga memperjuangkan hak-hak minoritas
dan menegakkan prinsip kebebasan beragama. Perjuangannya untuk membela
kelompok-kelompok yang terpinggirkan menjadikan Gus Dur sosok yang patut
dihormati dan diapresiasi.
"Gus
Dur sendiri dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena komitmennya
terhadap keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia. Pemberian gelar
pahlawan nasional kepada Gus Dur adalah wujud pengakuan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan yang ia perjuangkan," pungkas Bamsoet. (*/kg)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar